My Blog

Apa yang Dikerjakan Parpol?
23 Februari 2006

Dua pekan lalu, di Puri Agung Raja Bali Ida Cokorda Denpasar IX
berkumpul pengurus dan kader Partai Amanat Nasional. Sebuah pertemuan
yang mungkin agak aneh, pasalnya PAN selama ini tidak bisa diterima
di Bali.Di bawah Soetrisno Bachir, partai berlambang matahari terbit
ini memang ingin dibawa menjadi partai nasionalis yang terbuka,
tetapi tetap memakai nilai moral dan agama sebagai landasannya.Apakah
pertemuan ini bisa dikatakan bahwa mesin partai bekerja? Jawabannya
bisa ya dan juga bisa tidak. Pasalnya, kalau sekadar pertemuan
mungkin belum memberikan makna apa pun karena masih harus diuji pada
hasil pemilu mendatang. Namun, paling tidak pertemuan politik semacam
ini memperlihatkan bahwa partai politik tidak lagi bekerja menjelang
pemilu.Salah satu diktum politik yang dianut sekarang adalah partai
politik sebagai wadah mengagregasikan kepentingan politik masyarakat.
Namun, kenyataannya masyarakat lebih senang menyalurkan keinginan dan
kepentingannya sendiri secara langsung. Masyarakat berdemonstrasi
menuntut haknya atau protes terhadap ketidakadilan yang menimpa
dirinya. Ada yang berusaha menarik perhatian dengan berpuasa dan
menjahit mulutnya, sampai mengamuk merusak kantor lurah, merusak hak
milik, dan bahkan sampai mengancam keselamatan orang
lain.Pertanyaannya, partai politik berada di mana ketika rakyat ingin
menyalurkan aspirasinya, kok masyarakat sepertinya lebih senang
menyalurkan kepentingan di luar sistem? Apakah tidak ada pendidikan
politik yang diberikan kepada masyarakat agar memanfaatkan sistem
politik kepartaian ini untuk menyalurkan aspirasinya, atau memang
praktik konflik dalam penyelesaian masalah itu yang dicontoh dari
praktik demokrasi orang-orang partai?Padahal, sejak bergulirnya
reformasi di Indonesia, kita ingin membangun sistem demokrasi yang
ditopang sistem kepartaian yang sehat dan kuat. Sistem kepartaian
seperti ini memang membutuhkan lingkungan yang sehat sebagai tempat
hidup dan berkembangnya. Namun, deparpolisasi tampaknya terus
berlanjut.Paling tidak, hal ini disampaikan Ketua Umum Partai
Persatuan Pembangunan Hamzah Haz dalam pidato politik peringatan hari
lahir PPP pada awal bulan ini. Hamzah mengaitkan deparpolisasi dengan
proses pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan mengenai wakil
rakyat terutama di legislatif. Ia menduga proses tebang pilih ini
merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan
kepercayaan masyarakat pada partai.Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Tifatul Sembiring memberikan koreksi dengan mengatakan, sesungguhnya
ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik lebih disebabkan
karena perilaku sebagian besar partai politik sendiri. Selain tidak
menyuarakan kepentingan konstituen, juga selama ini hanya bekerja
menjelang pemilu. Selanjutnya, di antara dua pemilu itu hampir tidak
ada yang dikerjakan partai politik. Paling hanya sebatas kegiatan
rutin kepartaian seperti pemilihan pimpinan wilayah, pimpinan daerah,
dan cabang partai saja. Kalau hanya ini yang dilakukan partai
politik, wajar saja kalau masyarakat tidak merasakan manfaat dari
keberadaan partai. Bahkan, anggota partai sendiri mungkin ada yang
tidak memanfaatkan partai sebagai pilihan untuk saluran kepentingan
politiknya.Partai tidak diamSemua pemimpin partai besar kemungkinan
akan membantah pandangan Tifatul ini. Bahwa partai politik cenderung
bekerja hanya menjelang pemilu. Bagi Hamzah Haz, konsolidasi internal
merupakan salah satu kegiatan kepartaian yang terpenting. Penataan
organisasi dan pembentukan kepanjangan tangan partai hingga ke
tingkat desa dan kelurahan merupakan pekerjaan yang patut
dihargai.Hasilnya, PPP sekarang sudah berhasil mengisi struktur
hingga ke tingkat kelurahan itu. Harapannya, partai mempunyai
perangkat yang bisa dipakai untuk bekerja bukan hanya untuk
kepentingan partai, tetapi juga untuk memberikan pendidikan politik
pada masyarakat secara langsung dari orang terdekat mereka.Ini tentu
merupakan bagian dari pendidikan politik secara langsung. Apalagi,
jika pengurus di tingkat kelurahan itu bisa mengajak keluarga,
tetangga terdekat ke dalam partai, tentu PPP akan mendapat dukungan
yang signifikan pada pemilu mendatang.Soetrisno sendiri sejak
terpilih sebagai ketua umum partai berlambang matahari ini tidak
pernah berhenti melakukan konsolidasi internal partai. Hampir setiap
hari waktunya dipergunakan mengunjungi semua daerah. Belum lagi,
kalau sedang berada di Jakarta, di rumahnya di Pondok Indah, selalu
terbuka dan hampir 24 jam tidak pernah sepi dari tamu dengan berbagai
kepentingan.Hasil kerja Soetrisno yang secara kasatmata bisa dilihat
hari ini adalah masih tersisa dua provinsi lagi yang belum
melaksanakan musyawarah wilayah untuk memilih ketua wilayah yang ada
di tingkat provinsi. Selain itu, usaha partai ini untuk merekrut
tokoh-tokoh lokal, terutama di wilayah di mana PAN miskin suara pada
pemilu lalu, terus berlanjut.Selain Ida Cokorda di Bali, PAN juga
sudah menjaring tokoh Timor Timur yang sekarang menetap di Kupang,
Eurico Gueteres. Tidak tanggung-tanggung, Eurico langsung berhasil
menduduki posisi sebagai Ketua DPW Nusa Tenggara Timur. Sebelum
terpilih, Eurico menjanjikan akan mendapatkan kursi untuk legislatif
bagi PAN.Soetrisno menilai, usaha merekrut tokoh ini masih dianggap
penting dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. Tokoh lokal,
selain suaranya didengar masyarakat setempat, juga masih mempunyai
massa yang jelas dan punya "mesin" yang bisa digerakkan untuk
merekrut dukungan suara dalam pemilu.Melalui tokoh inilah nantinya
pesan-pesan politik partai disampaikan kepada masyarakat. Apalagi,
banyak pertemuan yang bersifat informal di masyarakat yang bisa
dimanfaatkan untuk mendekati masyarakat.Ketua DPW PAN Bali Siril
Raoul Hakim menilai, berhasilnya merekrut tokoh dan memperluas
jaringan partai membuktikan bahwa mesin partai bekerja. Apa pun
bentuk mesin yang dipakai, yang jelas itu berhasil menambah pendukung
partai. Soal pendidikan politik pada masyarakat tidak perlu dilakukan
di ruangan seperti penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
(P4) seperti pada era Orde Baru. Masyarakat membutuhkan bukti dan
praktik langsung dari jaringan partai untuk bekerja. Kalau mereka
melihat apa yang dilakukan partai itu menarik, maka masyarakat akan
ikut dengan sendirinya.Tifatul mengatakan, PKS berusaha memberikan
contoh dalam setiap pendidikan politik yang dilakukan. Bagi kader
yang sudah terbina, biasanya sudah tahu ke mana saluran politik harus
diberikan. Pasalnya, mereka memiliki pertemuan rutin dalam jaringan
internal partai. Sedangkan bagi masyarakat luas, ada tempat yang
berfungsi untuk menjaring aspirasi masyarakat. Namanya bermacam-
macam, ada yang menggunakan nama rumah rakyat, rumah aspirasi rakyat,
dan pondok aspirasi rakyat.Di tempat penampungan aspirasi yang
diadakan secara rutin ini masyarakat bisa langsung bertemu dengan
pengurus partai setempat dan wakil rakyatnya yang ada di legislatif.
Jadi, PKS sudah menyediakan tempat untuk mengumpulkan aspirasi
masyarakat.Dengan cara yang hampir sama dengan PKS, PAN menurut Ketua
Badan Pemenangan Pemilu PAN Totok Daryanto juga melakukan pendidikan
politik pada kader inti dan masyarakat. Dalam pendidikan politik ini
dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penguatan spirit
perjuangannya dan kompetensi politik agar mampu menjalankan fungsi
agregasi kepentingan. Hingga sekarang pelatihan motivasi sudah
dijalankan di 10 DPW dan akan disusul pelatihan kemampuan kompetensi
politik.Sedang bagi masyarakat umum, PAN melalui kader-kadernya
mengajak masyarakat agar sadar bahwa berdemokrasi itu untuk
memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Sebuah cita-cita untuk
mencapai taraf kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. Maka,
masyarakat diajak agar tidak terbuai oleh politik uang dan praktik
politik kotor lainnya sehingga proses demokrasi sebagai proses
seleksi pemimpin berada di jalan benar.Sekarang PAN pun berencana
membangun rumah PAN, paling tidak di setiap wilayah. Fungsinya mirip
dengan rumah aspirasi. Hanya saja, rumah PAN ini selain berfungsi
sebagai tempat menampung aspirasi masyarakat juga berfungsi sebagai
tempat berkumpulnya kader PAN, dan dalam bahasa yang lebih luas
berfungsi sebagai tempat bersilaturahim antara kader PAN dan
masyarakat.Usaha partai untuk mendekatkan diri pada masyarakat,
memang masih belum banyak dirasakan. Mungkin jika masyarakat sudah
merasa dekat, percaya, dan mendapatkan keuntungan dari keberadaan
partai, maka dengan sendirinya mereka akan menyalurkan aspirasinya
melalui partai. Sampai kapankah itu semua akan terwujud, hanya partai
politik itu sendiri yang bisa menjawab dengan kerja-kerja politiknya.
(Kompas) Imam Prihadiyoko

Jawa Pos, Minggu 3 Juni 2007

Rakernas II PAN di Palembang
PALEMBANG - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Palembang dipastikan sepakat bersikap tegas terhadap pemerintah. Aspirasi yang menguat di kalangan peserta adalah desakan agar PAN menjadi partai oposisi.

"PAN jangan banci lagi, harus punya karakter dan identitas yang jelas. Maka, kami minta PAN menjadi oposisi, tapi oposisi solutif," jelas Ketua DPW PAN Bali Cyril Raoul Hakim di Palembang kemarin.

Desakan serupa disampaikan sejumlah DPW, termasuk Jawa Timur. Menurut Chiko -panggilan Cyril Raoul Hakim-, PAN bukan partai koalisi pemerintahan SBY-JK. Saat pilpres putaran kedua, dukungan PAN juga tidak disampaikan secara eksplisit.

Karena itu, posisi yang pas buat PAN adalah oposisi solutif. Peran sebagai mitra sejajar yang kritis tidak tepat lagi karena PAN bukan partai koalisi dan pendukung pemerintah seperti halnya Partai Demokrat, PBB, PKPI, dan PKS.

"Oposisi solutif artinya, kita bisa menghadang setiap kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat," tegas Chiko. Posisi itu lebih tegas dan jelas dibandingkan hanya mengkritik. "Mengkritik itu kerja pengamat, bukan parpol," tandasnya.

Ketua DPW PAN Jatim Suyoto menegaskan desakan serupa. "Dengan menjadi oposisi, peran PAN bisa jauh lebih efektif," katanya. Aspirasi yang diminta Jatim, lanjut Suyoto, Fraksi PAN di DPR menolak kebijakan SBY kalau merugikan rakyat.

"Tapi, kalau ternyata kebijakan itu baik dan sama dengan sikap PAN, fraksi harus setuju. Jadi, oposisi tak mesti beda terus," tegasnya. Aspirasi menjadi oposisi solutif itu akan dimasukkan dalam butir rekomendasi Rakernas II PAN yang dibacakan hari ini.

Jatim, lanjut Suyoto, juga mengusulkan agar Ketua Umum Soetrisno Bachir bersedia menjadi calon presiden 2009. Usul itu terkait dengan keinginan pembelian kepemimpinan nasional. Capres mendatang harus figur yang solutif, mampu berkomunikasi dengan semua pihak, interpreter, dan entrepreneur (wirausahawan).

Selain Jatim, desakan serupa disampaikan DPW PAN Kalsel, Bengkulu, Bali, dan Sultra. "Yang ketiga, Jatim mengusulkan agar rakernas menentukan anggota DPR dan DPRD dengan sistem suara terbanyak," jelasnya.

Aspirasi wilayah, tampaknya, direspons DPP. Wakil Sekjen DPP PAN Zulkifli Halim yang juga sekretaris panitia menegaskan, pihaknya setuju dengan opsi jadi oposisi solutif. "Soalnya kita tidak ingin tenggelam bersama SBY," katanya.

Namun, Ketua Panitia Rakernas Hafisz Tohir menyebut oposisi bukan jalan terbaik. Bagi dia, PAN tidak mesti menarik kadernya dari pemerintahan. Saat ini, ada dua kader PAN di kabinet, yaitu Mendiknas Bambang Sudibyo dan Mensesneg Hatta Radjasa. "PAN tidak perlu menarik menteri dari kabinet. Yang penting, PAN tetap kritis terhadap pemerintah," ujar Hafisz, yang juga adik kandung Hatta Radjasa itu.